Sindo Weekly Magazine

Banner Top
  • Home
  • Indonesia
      • Indonesia   ›
      • Educare   ›
      • Insight   ›

      Instansi Pemerintah Harus Memegang Integritas Birokrasi

      11 Desember 2019

      Tidak Hanya Tol, Pemerintah Pastikan Kesiapan Jalan Nasional Hadapi Nataru

      9 Desember 2019

      Megawati Ingatkan Pegawai Kemensos Setia dengan Pancasila

      9 Desember 2019

      Pelamar CPNS Diminta Waspada Terhadap Penipuan

      9 Desember 2019

      Aplikasi Lokal di Tengah Panggung Internasional

      Edisi No. 38 Tahun VIII

      Menjamur karena Bisnis Digital Naik Daun

      Edisi No. 38 Tahun VIII

      Link Pendidikan-Industri yang Tak Match

      Edisi No. 36 Tahun VIII

      Cita Rasa SDM Masa Depan

      Edisi No. 36 Tahun VIII

      Inovasi Anak Negeri bagi Difabel

      Edisi No. 38 Tahun VI

      Aksesibilitas untuk Difabel

      Edisi No. 38 Tahun VI

      Betonisasi dan Banjir

      Edisi No. 52 Tahun V

      Status Galau Basuki

      Edisi No. 52 Tahun V

  • Business
      • Business   ›
      • Property   ›
      • Autonomy   ›

      BPJAMSOSTEK Gelar Festival Selepas Kerja

      11 Desember 2019

      Kolaborasi Syarat Mutlak BUMN Masuk Kancah Global

      11 Desember 2019

      Bisnis Mata Uang Kripto Bakal Kian Semarak

      7 Desember 2019

      Siapkan Liburan dengan Portable Massager dari Advance

      6 Desember 2019

      Kerjasama Vasanta dan Mitsubishi Corporation Hadirkan Chihana

      22 Oktober 2019

      Saat yang Tepat untuk Merambah Bogor

      17 Sepember 2019

      Manhattan, Hunian yang Modern dan Artistik

      6 Mei 2019

      Tommy Gandeng Bin Zayed Group Bangun 1 Juta Rumah

      12 April 2019

      Suhu Panas Jangan Dianggap Biasa

      Edisi No. 36 Tahun VIII

      Garap Desa, Hasilkan Uang Miliaran

      Edisi No. 35 Tahun VIII

      Stunting Masih Mengkhawatirkan

      Edisi No. 34 Tahun VIII

      Kembali ke Wamena

      Edisi No. 33 Tahun VIII

  • Lifestyle
      • Health   ›
      • Rendezvous   ›
      • People   ›
      • Travelling   ›
      • News Maker   ›
      • Lifestyle   ›

      Bahaya Meremehkan Vitiligo

      Edisi No. 39 Tahun VIII

      Awas, Ada Penyakit Kulit yang Mematikan!

      Edisi No. 39 Tahun VIII

      Depresinya yang Berbahaya

      Edisi No. 39 Tahun VIII

      Indonesia Masih Kekurangan Sanitasi

      Edisi No. 39 Tahun VIII

      Para Seniman Kuliner Terbaik Jakarta

      Edisi No. 32 Tahun VII

      Ketika Nada Dialunkan dalam Adonan Kue

      Edisi No. 10 Tahun VII

      Golden Tulip Passer Baroe, Akomodasi Baru di Pusat Jakarta

      13 Maret 2018

      Sulitnya Menggusur Raksasa

      16 Januari 2017

      Prisia Nasution. Peduli Penderita ODGJ

      Edisi No. 37 Tahun VIII

      Annisa Putri Ayudya. Rambah TV Internasional

      Edisi No. 36 Tahun VIII

      Dian Sastrowardoyo. Peduli Dunia Pendidikan

      Edisi No. 35 Tahun VIII

      Ayu Ting Ting. Wudu Tips Tetap Cantik

      Edisi No. 33 Tahun VIII

      Terang Bambu-Bambu Mentawai

      Edisi No. 30 Tahun VIII

      Mentawai dalam Perspektif Wisata Budaya

      Edisi No. 30 Tahun VIII

      Ada Makna di Setiap Momen

      Edisi No. 13-14 Tahun VIII

      Uniknya Lebaran di Indonesia

      Edisi No. 13-14 Tahun VIII

      Tak Takut Lagi Beli Motor Bekas Online

      Edisi No. 48 Tahun VII

      Excelsior

      Edisi No. 38 Tahun VII

      Dari Pinggir Hutan Menuju Redbull Arena

      Edisi No. 33 Tahun VI

      Para Games, Berprestasi dengan Fasilitas Seadanya

      Edisi No. 33 Tahun VI

      Gim Lokal Butuh Panggung

      Edisi No. 38 Tahun VIII

      Gengsi Aplikasi Anak Negeri

      Edisi No. 38 Tahun VIII

      Ekspresif Penuh Warna

      Edisi No. 34 Tahun VIII

      Smart Living, Smart Home!

      Edisi No. 33 Tahun VIII

  • Crime
      • Case   ›
      • Crime   ›
      • Chronicle   ›

      Jalan Kaki dari Indramayu, Seorang Warga Mengadu di Istana

      15 Oktober 2018

      Warga Minta Rumah Sakit yang Disita KPK Dibuka

      8 Agustus 2018

      Jalan Kaki dari Indramayu ke KPK Menuntut Keadilan

      7 Agustus 2018

      Jalan Kaki ke KPK, Warga Indramayu Tuntut Kasus Gratifikasi Bupati Diusut

      3 Agustus 2018

      Perundungan Berujung Tragis di Negeri Seberang

      Edisi No. 21 Tahun VI

      Jangan Menghakimi Perundung

      Edisi No. 21 Tahun VI

      Merundung, Bagian dari Budaya Kita?

      Edisi No. 21 Tahun VI

      Menyoal Transparansi Donasi Masyarakat

      20 Februari 2017

  • Sport
      • Sport   ›

      Sejarah Berulang

      Edisi No. 37 Tahun VIII

      Balada Mimpi Tuan Rumah Piala Dunia

      Edisi No. 36 Tahun VIII

      Edgar Xavier Marvelo Sang Juara

      Edisi No. 35 Tahun VIII

      Virgil van Dijk. Benteng Tangguh dari Breda

      Edisi No. 28 Tahun VIII

  • Techno
      • Gadget   ›
      • Automotive   ›
      • Science   ›

      Ponsel Empat Kamera Dari Memindai hingga Efek 3D

      Edisi No. 35 Tahun VIII

      Ruter Nirkabel untuk Internet Sehat

      Edisi No. 33 Tahun VIII

      Cara Canggih Memantau Aktivitas Anak

      Edisi No. 28 Tahun VIII

      Drone Transformer yang Terinspirasi Serangga

      Edisi No. 23 Tahun VII

      Gelar Kampanye #AyoGasTerus, Mitsubishi Ajak Masyarakat Bertualang

      9 Desember 2019

      Intersport World Stage Sukses Pukau Penonton Dengan Driftaiment

      3 Desember 2019

      Intersport World Stage 2019 Siap Menyuguhkan Entertainment Dari Drifting

      28 November 2019

      Mitsubishi Sediakan Fasilitas Pengisian Daya Listrik Di Plaza Senayan

      28 November 2019

      Eksoskeleton: Membuat si Lumpuh Normal Lagi

      Edisi No. 36 Tahun VIII

      Baterai ‘Isi Ulang Instan’ untuk Mobil Listrik

      Edisi No. 35 Tahun VIII

      BBM ‘Hijau’ untuk Pesawat

      Edisi No. 32 Tahun VIII

      Jam Tangan Pintar dari Depok

      Edisi No. 31 Tahun VIII

  • Art
      • Theater   ›
      • Cinema   ›
      • Art   ›

      Dua Lakon yang Indah dan Kocak

      Edisi No. 15 Tahun IV

      Ratapan dan Tawa Kalangan Proletar

      Edisi No. 10 Tahun IV

      Potret Orang Pinggiran

      Edisi No. 8 Tahun IV

      Ketika Siluman Jadi Manusia, Manusia Jadi …

      Edisi No. 7 Tahun IV

      Kisah Nyata Tujuh Anak Yatim

      Edisi No. 26 Tahun VIII

      Pembuka yang Kurang Gereget dari Disney

      Edisi No. 05 Tahun VIII

      Europe on Screen (EOS) Hadir Kembali

      2 April 2019

      Efek CGI Paling Nendang

      Edisi No. 52 Tahun VII

      Abstrak ala Indonesia

      Edisi No. 21 Tahun VII

      Bukan untuk Dinikmati secara Estetis Saja

      Edisi No. 13 Tahun VII

      Keabadian Cat Air di Atas Kanvas

      Edisi No. 11 Tahun VII

      Konsistensi Sanggar Kambodja Bali

      Edisi No. 10 Tahun VII

  • Global
      • Global   ›

      Amerika di Ambang Resesi?

      Edisi No. 37 Tahun VIII

      Eropa dalam Ancaman

      Edisi No. 36 Tahun VIII

      Brexit Kian Rumit

      Edisi No. 35 Tahun VIII

      Perempuan Kian Merdeka

      Edisi No. 34 Tahun VIII

  • EDISI PEKAN INI
  • Home
  • Indonesia
  • Indonesia

Jurus Rekonsiliasi lewat Kursi Menteri

Indonesia Edisi No. 18 Tahun VIII || 1 Jul 2019 - 7 Jul 2019 Faorick Pakpahan
space banner
  • Jurus Rekonsiliasi lewat Kursi Menteri

    Jurus Rekonsiliasi lewat Kursi Menteri

UPAYA hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui gugatan sengketa pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. Seluruh dalil gugatan yang diajukan ditolak sepenuhnya. Hasil final yang sekaligus memastikan jalan Jokowi-Ma’ruf menjadi Presiden-Wakil Presiden Indonesia periode 2019–2014.

“Menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim MK, membacakan kesimpulan sidang yang berakhir Kamis pekan lalu, sekitar pukul 21.15 WIB.

Tim kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut gembira putusan final tersebut. Saling berjabat tangan, berpelukan, dan merayakan dengan berfoto bersama.

Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan itu sesuai prediksinya. Sejak awal, dari semua bukti pemohon, tak satu pun yang dapat membuktikan dalil gugatan yang diajukan. Dugaan penggelembungan suara, kecurangan terstruktur, sistematis, masif (TSM), pelanggaran jabatan dan dugaan lainnya disebut Yusril nihil bukti. “Semua alat bukti akhirnya dimentahkan majelis hakim,” kata dia di sela-sela sidang.

Kubu 02 pun bereaksi cepat usai sidang MK berakhir. Konferensi pers langsung digelar di kediaman Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ada tiga poin utama dalam pidatonya tersebut. Menghormati keputusan MK, kecewa atas putusan, dan cari langkah hukum lainnya yang mungkin masih bisa ditempuh. “Kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo-Sandi. Namun sesuai kesepakatan, kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita yakni UUD 1945 dan sistem perundangan yang berlaku di negara kita,” ujar Prabowo didampingi Sandi dan beberapa elite partai Koalisi Adil Makmur.

Tak sepatah kata ucapan selamat terlontar untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sebaliknya, Prabowo menyatakan akan berkonsultasi dengan tim hukumnya. Meminta saran mengenai ada atau tidaknya peluang langkah konstitusi yang masih bisa ditempuh. Sementara sang rival, Jokowi, memuji sikap kenegarawanan Prabowo-Sandi. Secara terbuka, Jokowi menegaskan adanya kesamaan visi misi Prabowo dengannya dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Jokowi juga berjanji menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia pun berharap putusan MK menjadi penanda titik balik bersatunya seluruh elemen bangsa dan mengajak hidup rukun dalam perbedaan. “Tak ada lagi 01 dan 02. Yang ada hanya persatuan Indonesia,” kata Jokowi sebelum dirinya bertolak menuju Osaka, Jepang, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.

Pernyataan Jokowi mengandung keinginan kuat untuk kembali mendekatkan hubungan dengan Prabowo yang disebut-sebut merenggang sejak 2014. Padahal, keduanya pernah sangat lengket pada Pilpres 2009 dan Pilgub DKI Jakarta 2012. Seruan untuk mengupayakan “rujuk” itu sudah mencuat sejak pasca-pemungutan suara pilpres lalu.

Isu rujuk dua seteru itu menguat beberapa hari jelang sidang akhir MK ketika muncul rumor bahwa telah terjadi pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) dengan Prabowo di Bali, awal Juni lalu. Memang, pertemuan dibantah tegas kubu BPN. Prabowo ke Bali hanya untuk menghadiri acara adiknya, Hashim Djojohadikusumo. “Jadi, tidak ada (pertemuan dengan BG) itu. Waktu Pak Prabowo ke Bali (hanya berkunjung) ke Pak Hashim. Tidak ada utusan daripada Pak Jokowi, siapa pun,” tegas Andre Rosiade, Jubir BPN Prabowo-Sandi, menepis isu tersebut.

Begitu juga isu “kopi darat” antara Jokowi-Prabowo di Bangkok, Thailand baru-baru ini.  Andre mengklaim pertemuan itu belum bisa dipastikan terjadi. Masih sebatas isu belaka. Menurutnya, keduanya belum bertemu apalagi membahas tentang rekonsiliasi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani ikut menepis kabar tersebut. Ia membenarkan bahwa Jokowi berada di Bangkok, Thailand pada 22–23 Juni lalu. Kedatangannya ke Negeri Gajah Putih itu dalam rangka menghadiri KTT ASEAN.

Di saat bersamaan, Prabowo juga sempat berada di Bangkok, Thailand. Namun, Arsul mengatakan Prabowo tak sempat bertemu dengan Jokowi. “Info yang saya dapat itu Pak Prabowo memang di sana, tapi tidak bertemu. Karena jadwal Pak Jokowi kan juga padat di situ. Jadi, tidak bertemu,” tepis Sekjen PPP tersebut.

Kendati demikian, Arsul mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi antara orang dekat Prabowo dan orang dekat Jokowi yang mendampingi mereka saat di Bangkok. “Bisa saja begitu, tetapi kalau bertemu, tidak,” timpalnya lagi.

Rekonsiliasi pun menggantung. Berulang kali niat itu sudah coba dibangun. Usai momen pemungutan suara pada 17 April lalu, misalnya. Ketika itu, Jokowi menyatakan bakal mengirim utusannya untuk menemui Prabowo. Upaya itu ditempuh demi meredakan tensi panas yang antara dua kubu sejak masa kampanye.

Ada yang menilai penjajakan itu memang rekonsiliasi atau justru bentuk kompromi. Namun, langkah itu dibantah kubu Jokowi untuk menggandeng atau berbagi kekuasaan dengan Prabowo. Tujuan pertemuan itu dinilai murni untuk menghilangkan polarisasi yang terjadi hingga tingkat akar rumput.

Berebut Jatah

Sosok utusan yang dikirim Jokowi itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Bahkan, sejumlah tokoh agama juga mengklaim bersedia menengahi perseteruan Jokowi-Prabowo pasca-pilpres. Dua di antaranya adalah Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir dan Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo.

Upaya pertemuan dengan Prabowo itu diakui Luhut. Lewat pembicaraan telepon, dirinya mengajak mantan Danjen Kopassus tersebut bertemu. Niat itu disambut baik Prabowo. Namun, konon pertemuan itu urung terjadi. Alasannya, hasil pemilu belum resmi keluar.

Usai KPU memutuskan hasil penghitungan suara nasional, 21 Mei lalu, tensi justru kembali memanas. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuding hasil itu bagian dari kecurangan. Termasuk menuding terjadi kecurangan TSM yang dilakukan Jokowi sebagai petahana.

Awalnya, sempat tak mau menggugat ke MK. Namun, akhirnya kubu BPN resmi mendaftarkan gugatan tersebut. Berharap MK membatalkan hasil penghitungan suara, memutuskan terjadi kecurangan, hingga mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf dan menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden-wapres terpilih. Namun, hingga kini belum ada kepastian antara Jokowi-Prabowo sudah duduk satu meja.

Menanggapi itu, Arsul Sani menyebut upaya tersebut bukanlah keniscayaan. Sebab, ajang pilpres sudah selesai hingga keluarnya putusan MK. “Saya kira sepulang Pak Jokowi dari pertemuan G-20, ikhtiar ke arah sana (rekonsiliasi) akan lebih diintensifkan,” kata Arsul.

Tawaran kursi menteri diduga menjadi “pil penawar” agar rekonsiliasi berjalan mulus. Isu itu dibantah Arsul. Dirinya menyebut urusan itu menjadi kewenangan presiden nanti. “Bisa jadi ada peluang keduanya akan berkoalisi jika sudah bertemu. Tapi, soal jatah menteri, itu hak beliau,” tandasnya.

Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak pun senada. Ia membantah upaya rujuk itu sebagai kesempatan untuk melobi-lobi jabatan di pemerintahan. Kalaupun nantinya bertemu, hanya untuk membicarakan kepentingan publik. “Tidak pada frame untuk lobi-lobi, bagi-bagi jabatan dan sebagainya,” ujar Dahnil.

Putusan MK boleh jadi akhir pertarungan pilpres. Akan tetapi, sejatinya putusan tersebut menjadi gong penanda dimulainya pertarungan di medan baru: kabinet pemerintahan. Sehari setelah putusan MK, Koalisi Adil Dan Makmur resmi dibubarkan. Keputusan diambil melalui rapat internal yang digelar parpol pengusung di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Prabowo secara resmi menyatakan koalisi dan BPN Prabowo-Sandi sudah berakhir. “Tugas koalisi dianggap selesai. Karena itu, sejak hari ini beliau (Prabowo) menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan persnya.

Dalam rapat itu, mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres dikembalikan ke masing-masing parpol. Setelah dibubarkan, segala keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik menjadi hak partai masing-masing. Prabowo tak akan mengintervensi apa pun yang menjadi keputusan partai ke depannya. “Beliau menghormati semua dan mempersilakan kepada masing-masing partai mengambil keputusan dan langkah politiknya,” imbuhnya.

Keputusan untuk membubarkan koalisi tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari panas dingin hubungan antar-parpol pendukung Prabowo-Sandi selama masa pilpres. Salah satu yang menjadi isu panasnya adalah iming-iming jatah menteri di kabinet Jokowi. Perang pernyataan di antara tokoh-tokoh parpol pendukung sendiri berlangsung terbuka.

Demokrat dan PAN adalah dua partai pendukung Prabowo yang sejak awal disebut-sebut bakal mendapatkan jatah di kabinet. Namun, belakangan justru Gerindra sebagai partai induk koalisi yang diisukan sudah merapat ke Jokowi.

Sebaliknya, meskipun tampak tenang di permukaan, Koalisi Indonesia Kerja pengusung Jokowi-Ma’ruf pun sudah saling mengincar jatah menteri. Ketika pemilu belum dimulai, PKB sudah tancap gas “mengincar” 10 menteri. Itu terkuak dalam pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat bertemu dengan jemaah Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), akhir Januari lalu. “Saya mohon doanya semoga saya diberikan kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada empat. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU,” ujar Cak Imin.

Saat ini, ada empat menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK yang berasal dari PKB. Mereka adalah Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Mendes Eko Putro Sandjojo, dan Menristekdikti M. Nasir.

Partai Golkar tak mau ketinggalan. Ada lima jatah menteri yang diincar. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, menilai sodoran itu sangat wajar. Apalagi, si Pohon Beringin menjadi partai pemenang ketiga di pemilihan legislatif dan pemilik kursi kedua terbanyak di parlemen. “Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu sepuluh kursi seperti PKB,” singgung Agung.

Beberapa nama kandidat diusulkan bakal menjadi calon menteri. Dua di antaranya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Tiga nama lainnya yang beredar dari dewan pakar, yaitu Ilham Habibie, Ganjar Razuni, dan Ponco Sutowo.

Merujuk porsi menteri, posisi dari kalangan profesional dan politikus cukup berimbang. Dari total 34 menteri, saat ini ada 14 orang dari kalangan parpol dan 20 lain nonpartai. Jika PKB dan Golkar meminta demikian, lantas bagaimana nasib partai lain di koalisi?

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, mengaku NasDem tak ingin balas jasa politik dengan minta jatah menteri. Menurutnya, belum ada pembicaraan tentang hal itu. “Masih bisa nanti, jangan dulu tergesa-gesa,” katanya.

Bila nantinya diminta Jokowi, partainya baru akan menyodorkan nama-nama yang dianggap layak sesuai visi misi pembangunan ke depan. Plate mengaku sudah menyiapkan kader mudanya jika diminta mengisi posisi menteri. “Tentunya yang energik, tapi juga dengan dukungan proses politik,” tambahnya.

Lain halnya PPP. Ada permintaan jatah menterinya di periode pemerintahan mendatang ditambah dari kabinet sebelumnya. “Saya berani mengatakan, kami ingin portofolionya bertambah (di kabinet),” pinta Sekjen PPP, Arsul Sani.

Minta jatah itu bukan tanpa alasan. Arsul menilai partainya sudah turut membantu upaya pemenangan Jokowi-Ma’ruf. Beda dengan sebelumnya pada 2014, PPP tak ikut lelah. “Sekarang kami ikut berkeringat dalam upaya pemenangan,” imbuhnya.

Arsul enggan menyebut nama instansi dan jumlah menteri yang diinginkan. Saat ini, partai berlambang Kabah itu mendapat jatah kursi Menteri Agama yang dijabat kader PPP Lukman Hakim Saifuddin.

Faorick Pakpahan

Berita Terkait

  • Gaspol Parpol untuk Pos Strategis

    Gaspol Parpol untuk Pos Strategis

    Edisi No. 18 Tahun VIII || 1 Jul 2019 - 7 Jul 2019

    Indonesia
  • Utak-atik Menuju Indonesia Maju

    Utak-atik Menuju Indonesia Maju

    Edisi No. 18 Tahun VIII || 1 Jul 2019 - 7 Jul 2019

    Indonesia

Komentar

Banner detail

Berita Terkini

BPJAMSOSTEK Gelar Festival Selepas Kerja

Rabu, 11 Desember 2019, 16:15 WIB

Instansi Pemerintah Harus Memegang...

Rabu, 11 Desember 2019, 05:31 WIB

Tidak Hanya Tol, Pemerintah Pastikan...

Senin, 9 Desember 2019, 20:44 WIB

Megawati Ingatkan Pegawai Kemensos Setia...

Senin, 9 Desember 2019, 20:43 WIB

Berita Terpopuler

Kopi pun Didigitalisasi

No. 50 Tahun VI

Nutrisi Penguat Padi

No.32 Tahun IV

Dari Model ke Dunia Peran

No. 50 Tahun VI

Jet Darat Masuk Tanah Air

No. 50 Tahun VI

Free Registration Form

Silakan masukan Email Anda untuk melihat berita lengkap

Atau login melalui:

Login Form

Silakan Log In dengan akun Anda untuk melihat berita secara lengkap

Atau login melalui:

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Kebijakan Privasi
  • Cara Beriklan
  • Kerjasama Event
  • Sitemap
  • Kontak Kami

Copyright 2014 by Sindo Weekly Magazine - All Right Reserved.